Prosesi pemakaman manutan president suharto biography

Hartono Rekso Dharsono dikenal dengan sapaan Pak Ton atau Bang Kalong (10 Juni 1925 – 5 Juni 1996) adalah seorang tokoh militer dan politikIndonesia.

Riwayat hidup

Latar belakang dan pengabdian

Pak Ton dilahirkan sebagai anak kesembilan dari 12 bersaudara. Pak Ton yang pernah memperoleh pendidikan militer di Belanda ini, memulai kariernya di dunia militer di Divisi Siliwangi sebagai seorang komandan regu, pleton dan kemudian komandan batalyon pada masa perang kemerdekaan (1946-1949). Pada tahun 1947 Pak Ton memimpin Batalyon III Jonggol (Tji Baroesa) atau sering di sebut Batalyon Badak Putih, bersama Kapten Oking Djajaatmadja yang melakukan perlawanan di daerah Jonggol, Bogor hingga Bekasi. Pada 1948 ia menjadi Komandan Batalyon 322/Siluman merah yang pernah ditugaskan menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Ia juga pernah menjabat sebagai kepala staf brigade di Siliwangi, dan kemudian bertugas di Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) (1954-1956) dan sebagai Wakil Gubernur Akademi Militer Nasional (1956-1959). Ia juga mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Staf Kodam Siliwangi hingga dua kali, yaitu pada 1960 dan 1964-1965.

Pada 1962-1964 ia mendapat tugas sebagai atase militer di London, Inggris. Selesai dengan tugasnya di London, H.R. Dharsono diangkat menjadi Asisten III Panglima Angkatan Darat (1965-1966) dan kemudian sebagai Pangdam ke-9 Kodam VI Siliwangi (kini Kodam III) (1966-1969).

Pada 1969, Pak Ton diangkat menjadi Duta Besar di Thailand. Tugas ini dijalaninya hingga 1972. Ia kemudian diangkat menjadi Duta Besar di Kamboja (1972-1975). Ia kemudian menjadi Ketua Delegasi RI pada International Commission for Control and Supervision (ICCS) dalam upaya mengakhiri Perang Vietnam (1973-1975).

Pada 1976, ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN, tetapi jabatan ini tidak sempat dijalaninya hingga selesai. Pada 1978 ia dicopot dari jabatannya

PM: CONFIDENCE

PERKS UP BOURSE

by Matthias Chang

“The rise shows there is confidence in our bourse and our economy, which is at present booming. We continue to attract investments from overseas …”

Abdullah Badawi

Prime Minister of Malaysia

This was reported by the STAR newspaper on Sunday, 13th January 2008. This is as I had anticipated in my article dated the 6th January 2008 and reiterated again on Saturday, the 12th January 2008.

This is a silly statement, unbefitting of a prime minister. By this statement, is the Prime Minister of Malaysia making an admission that prior to the Kuala Lumpur Stock Exchange surpassing the all time high of 1,500 mark of the Composite Index, there were no confidence by investors, foreign and local in our local bourse and the economy?

Is this a further admission that if the composite index is to plunge, it is a reflection that the investors have lost all confidence in our local bourse and the economy? I for one shall hold the Prime Minister to his word.

The frenzy by the government linked companies (GLCs), investment bankers, stock brokers and UMNO politicians to jack up the stock market reveals all to clearly their desperation to hoodwink the people that the Malaysian economy will be able to weather the financial storm that is now sweeping across the world, in the hope that the Barisan Nasional will be returned to power with a big mandate.

I cannot say precisely how much they have spent till to date in shoring the stock market, but I can say with confidence that it has created a huge dent in the political war chest and has affected the amount of monies available for the coming General Elections. Is it any wonder that UMNO “bag men” are asking for upwards of RM50 million for projects that will be awarded under the 9th Malaysian Plan and the mega projects to be awarded under the various “development corridors”.

If foreign investors have indeed “i

Djaelani Naro, (3 Januari 1929 – 28 Oktober 2000) yang lebih populer dengan nama HJ. Naro atau John Naro (3 Januari 1929 – 28 Oktober 2000) adalah seorang mantan jaksa yang kemudian menjadi politisiIndonesia.

Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR/MPR selama dua periode, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada masa Orde Baru.

Kehidupan awal

Naro lahir di Palembang, Sumatera Selatan, sebagai anak dari Haji Datoek Naro, mantan pegawai Departemen Pertanian yang berasal dari Solok, Sumatera Barat.

Semasa mudanya, ia menjadi anggota Tentara Pelajar di Sumatera Selatan. Setelah pengakuan Indonesia, ia berangkat ke Yogyakarta untuk kuliah di Universitas Gadjah Mada. Akhirnya, dia tidak menyelesaikan studinya dan pergi ke Jakarta untuk belajar hukum di Universitas Indonesia. Ia juga bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Jakarta (GMD) dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia.

Pendidikan

Awal karier

Setelah meraih gelarnya, Naro melamar kerja di Kejaksaan Negeri. Setelah beberapa tahun, ia menjadi Kepala Kantor Pengadilan Tinggi Jakarta dan Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar pada tahun 1962.

Karier politik

Parmusi

Naro masuk Parmusi pada tahun 1968, pada saat pembentukan partai. Ia menjadi salah satu ketua urusan partai, mewakili Jamiatul al-Washliyah. Ia menjadi ketua umum partai setelah bekerja sama dengan Imron Kadir untuk mengambil alih kepemimpinan partai dari Djarnawi Hadikusuma. Setelah menjadi orang nomor satu di partai itu, ia mengeluarkan Djarnawi dari partai. Pemerintah menanggapi pada tahun 1970 dengan menurunkan Naro dari ketua menjadi wakil ketua dan menempatkan H.M.S. Mintaredja di kursi ketua partai.

Tiga tahun kemudian, Parmusi bergabung